Simulasi kursi DPR/DPRD hasil Pemilu 2024 [Update: 21 Maret 2024 20:52 WIB]

UPDATE: Sejak tanggal 6 Maret 2024, KPU hanya akan menampilkan hasil rekapitulasi resmi. Simulasi ini akan saya update hanya ketika ada data rekapitulasi baru di tingkat Dapil, baik DPR maupun DPRD.

Catatan:

• Penjelasan cara pembagian kursi DPR/DPRD hasil Pemilu 2024 bisa dilihat di post sebelumnya mengenai Pemilu 2019. Pemilu 2024 masih menggunakan metodologi yang sama.
• File Excel yang saya gunakan bisa diambil di sini.
• Simulasi ini mencakup kursi DPR, kursi DPRD DKI Jakarta, dan kursi DPRD di 5 provinsi terbesar: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
• Simulasi ini dibuat hanya sebagai hobi pribadi dan tidak untuk dijadikan referensi hasil Pemilu. Hasil resmi Pemilu akan diumumkan oleh KPU.
• Update terakhir: 21 Maret 2024 20:52 WIB

DPR

Analisis:

• Terjadi pengurangan partai dari 9 partai menjadi 8 partai, dengan asumsi PPP gagal mencapai threshold.
• 3 besar tidak berubah: PDIP (109), Golkar (102), dan Gerindra (86). Sebelumnya adalah PDIP (128), Golkar (85), dan Gerindra (78).
• Penambahan kursi terbesar: Golkar (+17).
• Pengurangan kursi terbesar: PDIP (-19).
• Tidak ada partai yang bisa mencalonkan Presiden secara mandiri di 2029 (dengan asumsi tidak ada perubahan batas pencalonan 20% atau 116 kursi DPR).
• Melihat hasil Pilpres, sepertinya partai yang paling menikmati coattail dari keberhasilan Prabowo-Gibran adalah Golkar. Sementara partai yang paling menikmati coattail dari Anies-Muhaimin adalah PKB.
• Membandingkan juga dengan hasil Pilpres, sepertinya masyarakat Indonesia mulai belajar arti split-voting: ketika pemilih memilih partai yang bukan pendukung calon Presiden pilihannya.

DPRD DKI Jakarta

Analisis:

• Jumlah partai bertambah dari 10 menjadi 11 partai, bertambah Perindo.
• 3 besar berubah: PKS (18), PDIP (15), Gerindra (14). Sebelumnya adalah PDIP (25), Gerindra (19), PKS (16).
• Penambahan kursi terbesar: PKB (+5)
• Pengurangan kursi terbesar: PDIP (-10)
• Tidak ada partai yang bisa mencalonkan Gubernur secara mandiri di Pilkada berikutnya (minimal 22 kursi).

DPRD Jawa Barat

Analisis:

• Jumlah partai bertambah dari 10 partai menjadi 12 partai, bertambah Gelora dan PSI.
• 3 besar berubah: Golkar (20), PKS (20), Gerindra (19). Sebelumnya adalah Gerindra (25), PKS (21), PDIP (20).
• Penambahan kursi terbesar: Golkar (+4).
• Pengurangan kursi terbesar: Gerindra (-6).
• Tidak ada partai yang bisa mencalonkan Gubernur secara mandiri di Pilkada berikutnya (minimal 24 kursi).

DPRD Jawa Tengah

Analisis:

• Jumlah partai bertambah dari 9 partai menjadi 10 partai, bertambah PSI.
• 3 besar tidak berubah: PDIP (33), PKB (20), Gerindra/Golkar (17). Sebelumnya adalah PDIP (42), PKB (20), dan Gerindra (13).
• Penambahan kursi terbesar: Golkar (+5).
• Pengurangan kursi terbesar: PDIP (-9).
• PDIP bisa mencalonkan Gubernur secara mandiri di Pilkada berikutnya (minimal 24 kursi).

DPRD Jawa Timur

Analisis:

• Jumlah partai berkurang dari 11 partai menjadi 10 partai, Hanura dan PBB keluar, PSI masuk.
• 3 besar berubah: PKB (27), Gerindra (21), PDIP (21). Sebelumnya adalah PDIP (27), PKB (25), Gerindra (15)
• Penambahan kursi terbesar: Gerindra (+6)
• Pengurangan kursi terbesar: PDIP (-6)
• PKB bisa mencalonkan Gubernur secara mandiri di Pilkada berikutnya (minimal 24 kursi).

DPRD Sumatera Utara

Analisis:

• Jumlah partai tetap sama 11 partai.
• 3 besar berubah menjadi Golkar (22), PDIP (21), Gerindra (13). Sebelumnya adalah PDIP (19), Gerindra (15), dan Golkar (15).
• Penambahan kursi terbesar: Golkar (+7).
• Pengurangan kursi terbesar: Demokrat (-4).
• Golkar dan PDIP bisa mencalonkan Gubernur secara mandiri di Pilkada berikutnya (minimal 20 kursi).

DPRD Sulawesi Selatan

Analisis:

• Jumlah partai berkurang dari 11 partai menjadi 10 partai, Perindo keluar.
• 3 besar berubah menjadi Nasdem (17), Golkar (14), Gerindra (13). Sebelumnya adalah Golkar (13), Nasdem (12), Gerindra (10).
• Penambahan kursi terbesar: Nasdem (+5).
• Pengurangan kursi terbesar: PAN/Demokrat (-3).
• Nasdem bisa mencalonkan Gubernur secara mandiri di Pilkada berikutnya (minimal 17 kursi).